Al Maidah : 50

Kekeliruan kita adalah menerima demokrasi, kemudian berharap hukumnya adil kepada kita...

Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Al Maidah ayat 50.

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?

Pada ayat ke-50, Allah subhanahu wa ta’ala mengajukan pertanyaan retoris, ‘apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?’.

Menurut al-Baidhawi, makna jahiliyah di sini adalah millah jahiliyah yaitu millah pengikut hawa nafsu. Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat ini berisi pengingkaran Allah ta’ala atas orang-orang yang meninggalkan hukum Allah yang jelas, adil dan mencakup segala kebaikan dan pencegahan terhadap segala keburukan, dan kemudian mereka berpaling pada pemikiran, hawa nafsu dan tradisi yang tidak berasal dari syariah Allah. Dan perilaku seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah.

Jadi bisa kita simpulkan, hukum jahiliyah adalah hukum yang tidak mengikuti Syariah Allah, dan hanya mengikuti pemikiran dan hawa nafsu manusia belaka. Dan mengikuti hukum jahiliyah ini, seraya meninggalkan hukum Allah, merupakan perbuatan buruk, tercela dan diingkari secara tegas oleh Allah subhanahu wa ta’ala.

Tentang definisi jahiliyah, Hasan al-Bashri, sebagaimana dikutip oleh Ibn Katsir, menyatakan, ‘barangsiapa memutuskan perkara tidak dengan hukum Allah, berarti itu adalah hukum jahiliyah’. Menurut ash-Shabuni, jahiliyah bukanlah periode tertentu pada suatu masa, namun ia ada di masa lalu, sekarang dan akan datang.

Jika manusia berhukum dengan Syariah Allah, dan menerimanya dengan penuh kerelaan, maka mereka adalah orang-orang Islam. Sedangkan orang-orang yang berhukum dengan hukum buatan manusia, maka mereka adalah orang-orang jahiliyah dan keluar dari Syariah Allah.

***

Berdasarkan uraian di atas, dengan sangat tegas menunjukkan bahwa setiap hukum yang tidak berasal dari Syariah Allah berarti ia adalah hukum jahiliyah. Negara yang diatur oleh undang-undang buatan manusia, berdasarkan akal pikiran mereka, sebenarnya adalah negara yang diatur oleh hukum jahiliyah.

Mempertahankan negara yang menerapkan hukum jahiliyah seperti ini adalah kebodohan yang haram dan diingkari oleh Allah ta’ala, Tuhan semesta alam. Sebaliknya, memperjuangkan negara yang menerapkan hukum-hukum Allah, merupakan sebuah kewajiban, bahkan kewajiban yang teragung.

Tanpa negara yang menerapkan hukum-hukum Allah, maka sistem pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, sanksi, politik dalam negeri dan politik luar negeri yang berdasarkan Islam tak bisa diterapkan. Bahkan tanpa negara yang menerapkan hukum-hukum Allah ini, aqidah umat terancam, ibadah terabaikan, dan kemuliaan Islam terhinakan.

Sekarang, pilihan ada di tangan kita, mempertahankan hukum jahiliyah atau memperjuangkan diterapkannya Syariah Allah, pilih mana?

[] *copas. Afwan lupa sumber, krn save di keepgoogle.

Kampanye Muslimah Peduli Negeri

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) akan menyelenggarakan Kampanye Muslimah Peduli Negeri dengan tema, “Negara Soko Guru Ketahanan Keluarga” pada tanggal 15 November 2016 hingga 17 Desember 2016. 

Kampanye ini bertujuan untuk menggugah kepedulian semua pihak akan buruknya kondisi keluarga Indonesia saat ini, merangkum instrument yang berpengaruh besar pada kondisi massal kerapuhan keluarga dan menakar seberapa efektif solusi yang ditawarkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Kampanye ini juga akan menggambarkan bagaimana solusi Islam untuk mewujudkan ketahanan keluarga dengan prasyarat hadirnya peran negara secara hakiki.

Ringkasan Kampanye

Keluarga Indonesia dalam Kerapuhan dan Malapetaka! Ya, kerapuhan dan malapetaka tengah mengancam keluarga Indonesia. Kasus kekerasan dalam rumah tangga menggunung. Ketidakharmonisan rumah tangga sudah menjadi berita sehari-hari dan bahkan perceraian seringkali tak bisa dihindari. Tren perceraian yang terus meningkat beberapa tahun terakhir selayaknya mendapat perhatian serius semua kalangan. Tidak main-main, Indonesia menempati ranking teratas dengan jumlah perceraian tertinggi di dunia. Setidaknya 40 perceraian terjadi setiap jam nya. Dari data tersebut juga terungkap bahwa sejumlah 70,5 persen nya adalah gugat cerai (khulu’) dan angka cerai talak 29,5 persen Terus meningkatnya kasus perceraian tentu berdampak besar bagi masa depan bangsa ini.

Bagaimana ‘People Power’ Menurut Syariah Islam

Soal:

Bagaimana hukum people power atau revolusi rakyat menurut syariah Islam? Bagaimana pula sesungguhnya membangun pemerintahan Islam melalui jalan umat?

Jawab:
People power adalah kekuatan rakyat; biasanya digunakan untuk melakukan perubahan dengan menjatuhkan rezim yang ada, lalu menggantinya dengan rezim yang baru. Perubahan dengan menggunakan kekuatan rakyat ini bisa digunakan untuk tujuan reformasi maupun revolusi, baik untuk mengubah sebagian sistem yang ada maupun mengubah seluruh sistem yang ada dengan sistem yang lain sama sekali.

Dalam konteks Islam, perubahan yang dimaksud tentu adalah perubahan dari sistem kufur menjadi sistem Islam. Namun, apakah menggunakan people power tersebut dibenarkan oleh Islam?

Optimalisasi Peran Media dalam Memenangkan Proxy War

oleh Uchy Gizhel*

Pada sebuah acara[1] di Sentul, Bogor pada 27 Februari 2016, Panglima TNI KSAD Gatot Nurmantyo mengingatkan tentang proxy war sebagai ancaman nyata bagi Indonesia. KSAD mengingatkan ancamannya telah menyerbu seluruh lini kehidupan bernegara, berbangsa, bahkan hadir di tengah kehidupan keluarga kita.[2]

Ancaman itu seperti demo anarkis buruh, tawuran pelajar dan mahasiswa, adu domba TNI-Polri, upaya memecah belah parpol, rekayasa sosial dengan memanfaatkan media, dan maraknya penyalahgunaan narkoba. KSAD mengingatkan semua itu sudah didesain dan dikendalikan dari luar oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan (the invisible hands) dengan memanfaatkan orang dalam. Sehingga tidak disadari, bahwa bangsa ini sedang menuju kehancuran.

"Saya 'Anti' Demokrasi" oleh Emha Ainun Nadjib

Sebagai dokumentasi dan renungan bersama. ~Gizhel

Saya "Anti" Demokrasi
oleh : Emha Ainun Nadjib.

Kalau ada bentrok antara Ustadz dengan Pastur, pihak Depag, Polsek, dan Danramil harus menyalahkan Ustadz, sebab kalau tidak itu namanya diktator mayoritas. Mentang-mentang Ummat Islam mayoritas, asalkan yang mayoritas bukan yang selain Islam – harus mengalah dan wajib kalah. Kalau mayoritas kalah, itu memang sudah seharusnya, asalkan mayoritasnya Islam dan minoritasnya Kristen. Tapi kalau mayoritasnya Kristen dan minoritasnya Islam, Islam yang harus kalah. Baru wajar namaya.

Kalau Khadhafi kurang ajar, yang salah adalah Islam. Kalau Palestina banyak teroris, yang salah adalah Islam. Kalau Saddam Hussein nranyak, yang salah adalah Islam. Tapi kalau Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, yang salah bukan Kristen. Kalau amerika Serikat jumawa dan adigang adigung adiguna kepada rakyat Irak, yang salah bukan Kristen. Bahkan sesudah ribuan bom dihujankan di seantero Bagdad, Amerika Serikat lah pemegang sertifikat kebenaran, sementara yang salah pasti adalah Islam.

“Agama” yang paling benar adalah demokrasi. Anti demokrasi sama dengan setan dan iblis. Cara mengukur siapa dan bagaiman yang pro dan yang kontra demokrasi, ditentukan pasti bukan oleh orang Islam. Golongan Islam mendapat jatah menjadi pihak yang diplonco dan dites terus menerus oleh subyektivisme kaum non-Islam.

Kaum Muslimin diwajibkan menjadi penganut demokrasi agar diakui oleh peradaban dunia. Dan untuk mempelajari demokrasi, mereka dilarang membaca kelakuan kecurangan informasi jaringan media massa Barat atas kesunyatan Islam.  [lanjut...]